Aktualisasi Marhaenisme sebagai Kerangka Interpretasi Konstitusional dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer

Abstract

Tatanan konstitusi Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai nilai dasar bernegara, namun praktik demokrasi kontemporer menunjukkan gejala kemunduran substantif yang ditandai konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok elite yang terbatas. Penelitian ini mengembangkan marhaenisme, khususnya konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi Sukarno, menjadi kerangka interpretasi. Kerangka tersebut digunakan untuk membaca Pasal 33 UUD 1945. Kerangka tersebut juga digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara demokrasi prosedural dan kedaulatan rakyat substantif di Indonesia saat ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi UUD 1945 serta tulisan asli Sukarno dalam Dibawah Bendera Revolusi dan Indonesia Menggugat. Penelitian juga menggunakan biografi Sukarno oleh Cindy Adams dan literatur akademik mengenai marhaenisme sebagai ideologi maupun sistem simbolik. Hasil kajian menunjukkan, pertama, bahwa kritik struktural Sukarno atas kapitalisme dan imperialisme kolonial menyediakan kosakata konseptual yang kemudian mengkristal menjadi sosio-demokrasi. Kedua, sosio-demokrasi menuntut demokrasi ekonomi berdampingan dengan demokrasi politik. Prinsip tersebut memberikan dasar penafsiran atas Pasal 33 sebagai pembatas konstitusional terhadap konsentrasi cabang produksi penting pada kelompok elite yang terbatas. Namun, kategori pemikiran Sukarno tidak dapat diperlakukan sebagai teori jadi tentang oligarki kontemporer. Ketiga, simbol Marhaen berfungsi sebagai struktur evaluatif yang mampu menamai kesenjangan antara demokrasi prosedural dan rakyat substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reaktualisasi marhaenisme melalui sumber tekstual aslinya memberikan kerangka interpretatif yang khas Indonesia. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk analisis konstitusional dan evaluasi kualitas substantif demokrasi Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat mengujinya terhadap undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi tertentu.