Korupsi Berbalut Pemerasan

Analisis Yuridis Normatif terhadap Operasi Tangkap Tangan KPK atas Bupati Bolaang Mongondow Utara

Abstract

Pada September 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, bersama tiga belas orang lainnya, serta menyita uang tunai senilai Rp200 juta. Berbeda dari pasal suap yang lazim digunakan KPK dalam OTT, penyidik menjerat Bupati dengan pasal pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau pasal gratifikasi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dugaan pemungutan fee sebesar sepuluh persen atas proyek infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta penerimaan gratifikasi sekitar Rp11,14 miliar sepanjang 2023–2026. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi hukum delik pemerasan yang diterapkan dalam perkara tersebut serta menilai kecukupan pengawasan internal atas pengadaan barang/jasa daerah yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung lintas dua periode kepemimpinan. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian menganalisis bahan hukum primer bersama pemberitaan yang terverifikasi dan kajian terdahulu atas Pasal 12 huruf e. Hasil kajian menunjukkan unsur pemerasan, penyalahgunaan kewenangan sebagai pengguna anggaran tertinggi, dan pemaksaan terhadap penyedia jasa secara analitis terpenuhi, sementara penetapan tersangka tunggal terhadap Bupati menyisakan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pihak lain dalam skema pembagian fee. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan inspektorat daerah, transparansi pengadaan elektronik, dan perlindungan pelapor merupakan langkah esensial untuk mencegah berulangnya korupsi berbasis pemerasan dalam pengadaan pemerintah daerah.